Maulana Syaikh Ali Jum’ah dalam suatu kuliah umum, menyatakan bahwa umat manusia telah memasuki suatu fase baru yang belum pernah dilalui mereka.

Tepatnya, ketika periode 1830 M - 1930 M. Diawali dengan revolusi industri jilid 1 di Inggris, ketika mereka berhasil membuat kapal berbahan dasar besi mengapung di atas laut.

Padahal sepanjang ribuan tahun pena sejarah mencatat, manusia hanya tahu kayu yang dapat mengapung di atas air. Pada periode yang bersamaan, terjadi berbagai macam perubahan besar-besaran di seluruh dunia.

Seperti dalam bidang politik, ketika negara-negara eropa mengalami perubahan bentuk sistem pemerintahan mereka.

Begitu juga dalam bidang teknologi dan sains, cikal bakal dunia modern sudah mulai lahir. Seperti cikal bakal telepon, lampu, mobil, bahkan penemuan bahan bakar minyak pertama kali dalam sejarah. Pada periode ini, seakan-akan dunia memang menghendaki untuk berubah dengan sangat cepat.

Dengan semua perubahan di dunia yang berlangsung sangat cepat itu, maka dalam setiap perubahan pasti akan muncul hal-hal baru yang belum pernah ada di masa lalu.

Karena agama Islam mempunyai Syariat yang sesuai untuk setiap ruang dan waktu, maka hal-hal baru itu juga membutuhkan status hukum. Namun, untuk menetapkan status hukum sebuah masalah secara syariat Islam, tidaklah ditentukan begitu saja.

Perlu berbagai tahap, pertimbangan, dan analisa yang mendalam. Kali ini saya akan mengajak untuk melihat secara ringkas bagaimana para ulama menetapkan status hukum sebuah masalah kontemporer.

Apa saja langkah-langkah yang dilalui? Lalu, pertimbangan apa saja yang “ditimang-timang” oleh para ulama? Dan apa saja kemungkinan yang ada pada permasalahan yang baru?

Secara garis besar, ada 3 langkah utama yang dilakukan oleh para ulama ketika akan menentukan status hukum sebuah permasalahan kontemporer.

Yaitu:

1. Tashawwur.

2. Takyif al-Fiqh.

3. Tathbiq al-Hukm atau Tanzil al-Hukm.

Langkah pertama ialah Tashawwur. Secara mudah kita dapat memahami Tashawwur dengan gambaran sebuah permasalahan. Mengapa Tashawwur ialah hal yang sangat penting sehingga para ulama harus melewati tahap ini dahulu sebelum menentukan status hukum sesuatu?

Jawabannya ialah, karena sebagaimana telah masyhur sebuah kaidah:

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

“Hukum atas suatu perkara bergantung pada gambaran yang tepat atasnya.”

Dari sini dapat kita pahami, bila dari Tashawwura saja sudah salah, maka akan terjadi “Efek Domino” atau “reaksi berantai”. Sehingga, langkah-langkah selanjutnya tentunya akan bermasalah. Dan otomatis, hukum yang ditentukan pun juga tidak tepat.

Tashawwur merupakan hal yang sangat esensial dalam menentukan status hukum sebuah permasalahan baru.

Pada tahapan ini, diperlukan untuk memandang sebuah permasalahan paling tidak dari tiga sisi. Yaitu:

1. Gambaran atas permasalahan itu sendiri.

2. Gambaran atas realita tempat permasalahan itu terjadi, baik dari segi ruang maupun waktu.

3. Gambaran atas permasalahan-permasalahan yang semisal, dan permasalahan yang “tercampur-aduk” dengan permasalahan itu sendiri.

Karena, banyak kasus kontemporer yang sebenarnya terdiri bukan hanya dari 1 permasalahan, melainkan ada berbagai macam permasalahan dalam kasus itu.  Ibarat benang kusut, maka ia perlu “diurai”.

Pada tahapan Tashawwur ini, tidak jarang juga para ulama memerlukan Ahlu al-Khibrah atau pakar spesialis. Yaitu, mereka yang memiliki kepakaran dan keahlian pada perkara tersebut.

Contohnya: bila suatu permasalahan yang baru itu dalam bidang kedokteran, maka diperlukan seorang pakar dalam bidang kedokteran yang menjelaskan rincian permasalahan itu. Karena, tidak semua ulama mengerti masalah kedokteran, sehingga tetap dibutuhkan “tim ahli” untuk menjelaskan masalah tersebut.

Dan yang harus kita ketahui juga, ketika status hukum ditetapkan oleh para ulama, maka ia terikat dengan ruang, waktu, dan keadaan mustafti (orang yang bertanya) itu sendiri.

Kemudian, langkah selanjutnya ialah Takyif al-Fiqh. Sebagaimana kita ketahui, agama Islam sudah ada semenjak lebih dari 1400 tahun lalu. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya masihlah tetap sebagai sumber, belum berubah, dan tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat.

Namun, semenjak tertutupnya pintu wahyu ditandai dengan Nabi Saw. wafat dan permasalahan yang tidak ada pada zaman beliau bermunculan, ditambah pemahaman umat manusia terus berkembang, maka, diperlukan para ulama yang mampu memahami apa yang diinginkan Allah atas kita sebagai hamba-Nya, untuk menjalankan tugas sebagai manusia di muka bumi. Yaitu, menyembah-Nya dan memakmurkan bumi.

Oleh karenanya, seiring berjalannya waktu, bangunan keilmuan umat Islam terus bertambah dan dikokohkan hingga hari ini.  Ketika para ulama ingin menentukan status hukum dari permasalahan-permasalahan baru yang bermunculan, mereka tidak langsung menyimpulkannya dari al-Quran dan al-Sunnah.  

Mereka harus mengecek terlebih dahulu apakah permasalahan ini sudah pernah ada dan dibahas oleh para ulama di generasi sebelumnya atau belum. Para ulama dahulu juga tidak hanya membahas permasalahan yang terjadi di zaman mereka saja, melainkan, juga membahas hal-hal yang belum terjadi. Hal ini dinamakan dengan Fiqh al-Iftiradhi

Agar langkah Takyif al-Fiqh ini dilakukan secara benar, perlu memerhatikan 2 hal:

1. Mengetahui dalil-dalil fikih yang ada.

2. Memahami dalil-dalil yang ada berikut ushul fikihnya secara benar.

Pada poin pertama, para ulama harus mengetahui dalil-dalil yang ada seperti: nash al-Quran dan Sunnah yang tsabit, ijmak, qawa’id fiqhiyah, pendapat para sahabat, tabi’in, dan para ulama fikih sepanjang perjalanan intelektual keilmuan umat Islam.

Selanjutnya para ulama juga harus mengetahui bagaimana “berinteraksi” dengan semua itu. Yaitu, memahami dengan benar bagaimana cara “berinteraksi” dengan dalil-dalil yang ada melalui ilmu ushul fikih.

Seperti:bagaimana cara melakukan istinbat dalil dengan benar, mengetahui dalalah lafal (petunjuk kata), bisa membedakan antara khata umum dan khusus, mantuq dan mafhum, nasikh dan mansukh, ima’ dan isyarah, dan mengetahui mana perkara yang sudah bersifat ijmak di antara kaum muslimin atau yang masih berstatus ikthilaf (diperselisihkan).

Setelah semua itu dilakukan, ada beberapa kemungkinan atas status hukum dari permasalahan itu. Kemungkinan itu ialah:

1. Permasalahan itu ialah permasalahan yang sudah ada pada zaman dahulu dan pernah dibahas oleh para ulama generasi sebelumnya. Para ulama saat ini hanya tinggal menyampaikan lagi apa yang pernah dibahas.

2. Permasalahan kontemporer tersebut ialah permasalahan yang “mirip” dengan permasalahan klasik yang sudah ada dan pernah dibahas oleh generasi sebelumnya. Para ulama dengan kapasitasnya tinggal melakukan qiyas atau analogi dengan permasalahan klasik tersebut.

3. Permasalahan yang benar-benar baru dan belum pernah dibahas oleh para ulama generasi sebelumnya. Para ulama harus berijtihad untuk menentukan status hukum dengan catatan: 

1. Tidak boleh bertentangan dengan nash tsabit dari al-Quran dan Sunnah.

2. Harus mengerti konsekuensi dari ketentuan status hukum yang ditetapkan, dengan harus mempertimbangkan dari sisi Maqashid Syari’ah.

3. Tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah Syariah Kubra yang disepakati. Seperti kaidah Dar ‘u al-Mafasid Muqaddam ‘ala Jalb al-Mashalih (mencegah kerusakan mesti didahulukan dari mendapatkan maslahat.)

4. Tawaquf (berhenti), dengan makna abstain atau tidak memberikan jawaban atas permasalahan. Para ulama bila belum menemukan jawaban dari sebuh permasalahan baru, mereka akan berhenti dan tidak menjawab apa-apa, sampai permasalahan baru ini tampak jelas sehingga dapat diselesaikan.

Langkah yang terakhir ialah Tathbiq al-Hukm atau Tanzil al-Hukm.

Di sinilah inti permasalahan yang sebenarnya, yaitu menerapkan hukum tersebut dalam realita masyarakat.

Namun, perlu diketahui bahwa dari dua langkah pertama kita sudah dapat mengetahui apa status hukum dari permasalahan tersebut.

Karena, untuk menerapkan diperlukan kapasitas yang memadai. Dengan banyak sekali pertimbangan, seperti harus mempertimbangkan masalahat umum bukan hanya perorangan dan menyesuaikannya dengan lima prinsip utama (Kulliyat al-Khams) dalam ushul fikih.  Yaitu, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Dari semua tahapan di atas, kita dapat mengetahui bahwa fatwa para ulama atas permasalahan kontemporer, merupakan hal yang sangat rumit dan panjang.

Telah dilihat dari berbagai macam sisi dan kemungkinan yang ada, melibatkan berbagai macam pihak, dan berbagai macam pertimbangan dari konsekwensi bila fatwa itu dikeluarkan. Bila ternyata ditemukan kesalahan, para ulama diharuskan menarik fatwanya, kemudian mengubahnya menjadi fatwa yang benar dan sesuai.

Fatwa bukan perkara mudah. Sangat sulit, rumit, dan besar tanggung jawabnya. Bahkan para ulama sampai berani mengambil sikap tawaquf (berhenti) atau bahkan mengatakan tidak tahu bila sampai tidak mengetahui dengan tepat.

Sebagaimana Nabi Muhammad Saw. bersabda:

أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار

“Orang yang paling berani di antara kalian dalam berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka.” (HR. Ad-Darimi)

Saking beratnya menetapkan status hukum untuk suatu perkara, bahkan sekelas Imam Malik ra. (W. 179 H) sangat sering menjawab tidak pandai dan tidak tahu menyangkut masalah yang ditanyakan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tartib al-Madarik karya Qadhi ‘Iyadh (W. 544 H).

Ibnu Wahab pernah berkata, “Saya bertanya 30.000 permasalahan baru kepada Imam Malik selama beliau hidup.  Namun beliau menjawab dalam sepertiga atau setengah atau yang Allah kehendaki darinya dengan jawaban, ‘Aku tidak pandai dalam perkara ini, atau aku tidak tahu.’”

Kairo, 26 Januari 2021