Nama lengkap beserta gelarnya adalah Syihabuddin Ahmad bin Abi Ar-Rabi’. Dalam berbagai literatur sejarah Islam, Ibnu Abi Ar-Rabi’ tercatat termasuk sebagai orang yang dekat dengan Al-Mu’tashim, penguasa kedelapan dari Dinasti Abbasiyah, memerintah pada periode tahun 833 – 842 M (211 H – 220 H).

Ibnu Abi Ar-Rabi’ dikenal sebagai pengarang kitab Suluk al-Malik fi Tadbiri Al-Mamalik (Perlaku Raja dalam Tata Kelola Kerajaan). Karyanya ini termasuk dalam literatur “tua” yang merekam bidang ketatanegaraan dunia Muslim.

Kitab ini ditulis oleh Ibnu Abi Ar-Rabi’ sebagai panduan untuk Al-Mu’tashim dalam menjalankan roda pemerintahan dari pusat hingga ke para bawahannya di berbagai daerah. Kitab ini diselesaikan pada tahun 218 H.

Sebagai panduan untuk tata kelola pemerintahan (kerajaan) pada masa tersebut, kitab ini cukup banyak merekam bagaimana pola pikir ketatanegaraan dunia Muslim pada masa tersebut. Termasuk juga merekam pemikiran Ibnu Abi Ar-Rabi’ yang menganggap bahwa penguasa yang berkuasa pada masa tersebut adalah sebuah anugerah Tuhan, dan orang yang paling tepat untuk memerintah pada masa tersebut.

Sebagai pendukung pemerintahan pada masa tersebut, Ibnu Abi Ar-Rabi’ dalam karyanya ini juga tidak mempertanyakan tentang asal-usul pemimpin yang seharusnya memimpin, dan justu menguatkan posisi Al-Mu’tashim sebagai penguasa pada masa tersebut.

Ibnu Abi Ar-Rabi’ memiliki pemikiran ketatanegaraan yang tidak jauh berbeda dengan pola pemikiran ketatangeraan dari Barat seperti Plato. Seperti pernyataan Ibnu Abi Ar-Rabi’ bahwa asal-usul adanya negara adalah manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa memenuhi kebutahannya sendiri tanpa bantuan orang lain, dan karena kebutuhan-kebutuhan manusia itu, maka manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dan karena saling membutuhkanlah akhirnya manusia berkumpul membentuk sebuah kota, hingga menjadi negara.

Ibnu Abi Rabi’ menyebutkan dalam karyanya bahwa kebutuhan dasar manusia ada lima hal, yaitu: makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan untuk bereproduksi, dan kesehatan. Lima kebutuhan dasar inilah juga yang harusnya mampu diayomi oleh sebuah pemerintahan.

Sebagaimana disinggung di atas, karya ini merupakan karya untuk menguatkan kekuasaan Al-Mu’tashim, Ibnu Abi Ar-Rabi’ banyak menyertakan kriteria-kriteria pemerintahan yang menguatkan, sekaligus “menasehati” penguasa dan bawahannya.

Dalam pemerintahan kerajaan, menurut Ibnu Abi Ar-Rabi’, ada empat pilar yang harus tegak dalam menjalankan roda pemerintahan. Yaitu, kuasa, pemeliharaan, keadilan, dan tata kelola.

Dalam pilar pemerintahan pertama, tentang kuasa, yang paling utama Ibnu Abi Rabi’ adalah garis keturunan “raja”.

Ibnu Abi Ar-Rabi’ mensyaratkan bahwa seorang penguasa (atau calon penguasa) haruslah dari keluarga dekat penguasa, kemudian baru syarat-syarat berikutnya: kesungguhan dalam pengurusan negara, pengetahuan yang dalam, keberanian, kecakapan dalam pengelolaan keuangan, dan memiliki aliansi.

Ibnu Abi Ar-Rabi’ juga menasehatkan kepada para pemimpin tentang kepribadian seorang pemimpin. Salah satunya adalah, menjadi pemimpin harus memiliki sikap tidak mudah “membawa perasaan” (baper).  Dia mengungkapkan kriteria kepribadian seorang raja dengan redaksi: “Wajib bagi seorang pemimpin untuk tidak berbahagia dengan pujian atas hal-hal yang ia tidak lakukan, dan juga tidak bersedih terhadap cacian atas hal-hal yang ia tidak sesuai kenyataan atau tidak pernah ia lakukan.”

Ibnu Abi Ar-Rabi’ juga menyarankan pembagian jam kerja seorang raja. Awal hari adalah waktu untuk berzikir (mengingat Allah dan bersyukur), setelah itu untuk meninjau berbagai urusan pemerintahan, siang hari untuk makan dan beristirahat, lalu sore hari adalah waktu untuk bersantai menikmati kenikmatan-kenikmatan dan bersendagurau.

Selain berisi nasehat-nasehat kepada seorang penguasa, Ibnu Abi Ar-Rabi’ melalui karya ini juga memuat tentang tata kelola pemerintahan hingga cukup rinci sampai pada pembahasan perangkat-perangkat tata kelola pemerintahan.

Ibnu Abi Ar-Rabi’ menyatakan, dalam menjalankan pemerintahan, raja memiliki dua jenis pembantu, pertama pembantu dalam hal pemerintahan (kerajaan) berupa para menteri, sekretaris  (para penulis), dan pegawai. Kedua, raja juga memiliki pembantu secara pribadi, yaitu dokter (tabib), astrolog (ahli dalam astologi, peramal bintang), dan juga juru masak.

Ibnu Abi Ar-Rabi’ dalam karyanya ini mengungkapkan pemimpin dengan memilih kata berupa “raja”, dan bentuk pemerintahannya adalah kerajaan (monarki, al-mamlakah).

Ibnu Abi Ar-Rabi’ memiliki pendapat bahwa kerajaan merupakan bentuk pemerintahan yang terbaik (pada masa tersebut) karena jika urusan pemerintahan dipegang oleh banyak orang, maka akan mudah timbul kekacauan, dan sulit untuk membentuk persatuan.

Dalam menyatakan pendapatnya ini, ia juga menggunakan dalil-dalil teks-teks keagamaan untuk melegitimasi kukuhnya kekuasaan raja pada saat itu. Seperti ungkapannya yang menyatakan bahwa umat Islam pada zaman tersebut dianugerahi seorang raja yang begitu mulia, baik secara nasab, maupun secara perilaku, sehingga Al-Mu’tashim memanglah orang yang paling tepat untuk memmpin pada masa tersebut.

Ibnu Abi Ar-Rabi’, melalui karyanya ini, pada umumnya merekam, mengembangkan dan menyempurnakan tata kelola yang telah berjalan lama, bahkan sejak masa Dinasti Umayyah. Ada beberapa tambahan seperti saran-saran Ibnu Abi Ar-Rabi’ dalam kriteria tentang para pejabat pemerintahan dan juga nasihat-nasihat yang ditujukan kepada raja beserta seluruh bawahannya sehingga mereka bisa melakukan tugas masing-masing sebaik-baiknya.