Pihak berwajib Pakistan melarang ditayangkannya sebuah film kontroversial Inggris yang berjudul “The Lady of Heaven.” Mereka juga mendorong untuk dicabutnya cuplikan film yang sudah banyak beredar di berbagai media sosial.

Meski kontroversi terhadap pelarangan tersebut terjadi di Pakistan, Mesir ikut kecipratan. Sama seperti yang terjadi di Pakistan, para aktivis medsos Mesir, ulama Salafi bahkan para masyayikh Azhar juga turut mendukung pelarangan beredarnya film tersebut.

Mereka lantas mendesak diterbitkannya fatwa resmi yang melarang untuk menonton film tersebut. Mereka juga mengirim permintaan resmi ke Inggris untuk tidak merilis film tersebut secara global.

Apalagi pada tanggal 2 Januari lalu, beberapa media lokal dan nasional Mesir juga melaporkan bahwa film tersebut menampilkan Nabi Muhammad SAW sebagai narator cerita meski sekedar dalam bentuk suara.

Salah seorang netizen Mesir, Ahmad Allam, mengomentari laporan berita yang terbit di salah satu media sosial Facebook dengan berkata bahwa para produser film The Lady of Heaven sama sekali tidak menghormati agama Islam. “Dan ketika kita protes sedikit untuk melindungi agama kita, mereka langsung mengecap kita teroris,” tambahnya.

Dalam kolom komentar di Facebook, Umar Hindawi, salah seorang netizen lain juga menunjukkan rasa protesnya terang-terangan, “Film ini tidak boleh tayang!”

Netizen lain, Moona Mahmud, juga bertanya-tanya tentang posisi Al-Azhar atas ‘penghinaan’ secara tidak langsung ini.

Sedangkan Al-Azhar sendiri, lembaga Islam Sunni paling besar sedunia, telah mengeluarkan pernyataan resminya pada tanggal 27 Desember melalui salah satu Dewan Penasihat Al-Azhar, Syeikh Muhammad Mehanna. Isi dalam pernyataan tersebut menjelaskan keteguhan posisi Al-Azhar dalam melarang segala bentuk media yang berusaha menampilkan Nabi Muhammad SAW, seluruh nabi, dan seluruh keluarga para nabi secara visual.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan apabila film yang dimaksud tetap rilis tanpa mengindahkan berbagai laporan dan kritik yang ada, semakin memperkuat fakta bahwa Barat dan kalangan Syiah ekstremis tidak pernah menghormati kepercayaan agama lain seperti yang sudah sering terjadi.

Salah satu media lokal Mesir, Al-Monitor, dalam rangka membantu menjelaskan posisi Al-Azhar dalam situasi ini, bertanya kepada satu satu masyayikh Azhar. Syeikh yang tidak ingin disebut namanya tersebut menjelaskan, “Al-Azhar bukan lembaga yang punya wewenang untuk mengijinkan atau melarang tayangnya sebuah film.”

Seorang narasumber dari Menteri Kebudayaan mengatakan kepada pihak Al-Monitor bahwa Lembaga Sensor Mesir yang berada di bawah kementerian-lah yang memiliki wewenang untuk melarang atau tetap membolehkan tayangnya suatu film asing di negeri mereka.

Lebih lanjut, narasumber tersebut menjelaskan bahwa Lembaga Sensor tidak bisa memutuskan untuk melarang beredarnya suatu film sebelum mereka menontonnya terlebih dahulu. Mereka juga meyakinkan masyarakat bahwa mereka akan sangat mempertimbangkan usulan dan masukan dari Al-Azhar, terutama jika ada penyelewengan fakta atau sejarah yang ditampilkan dalam film tersebut.

Perlu diketahui, Lembaga Sensor Mesir pernah melarang film The Passion of the Christ untuk tayang layar lebar pada tahun 2004 lalu. Begitu juga dengan film Noah dan The Exodus: Gods and Kings yang rilispada tahun 2014, tidak lain karena film-film tersebut mengisahkan para nabi.

Beberapa media cetak Mesir seperti Soutalomma dan Al-Wafd juga menampilkan ketidaksetujuan mereka terhadap film Lady of the Garden ini. Mereka sepakat bahwa pihak produser film tersebut terlalu memiliki bias terhadap kematian Fatimah ra.

Alasan mereka berpendapat begitu tidak lain karena salah satu adegan dalam film tersebut menampikan Fatimah yang sehari-harinya mendapat perlakuan kasar dari sekitarnya semenjak kematian Nabi SAW. Bahkan sempat terbersit di pikiran Fatimah untuk melakukan aborsi.

Secara eksplisit film tersebut juga mengisahkan bahwa kematian Fatimah al-Zahra tidak lain karena ulah dari para khalifah sebelum Sayyiduna Ali ra, yaitu Abu Bakr, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan ra.

Meski begitu, Tarek al-Shinnawy, salah seorang kritikus film Arab ternama, percaya bahwa usaha melarang tayangnya film tersebut justru semakin memancing rasa penasaran warga untuk menontonnya.

“Lama-lama semua orang juga akan tetap menontonnya, apalagi kalau film tersebut sudah tersedia di internet. Lebih baik film tersebut tetap dibiarkan tayang, tetapi harus diikuti dengan menghadirkan kajian dan diskusi lintas agama dan sejarah untuk mengungkap mana fakta dan mana yang bukan, sehingga semua orang tahu kebenaran dari kisah yang dibawakan film tersebut,” Tarek menjelaskan.

Muhsin Qandil, salah seorang profesor Sejarah Islam dari Universitas Kairo, setuju dengan alasan yang disampaikan Tarek. Dia menyatakan bahwa diskusi serius terkait film tersebut akan mempreteli satu persatu kesalahan Syiah dalam memahami sejarah. Dia juga menjelaskan bahwa Imam Ali ra memiliki hubungan baik dengan para pendahulunya, bahkan setelah kematian Fatimah. Tidak seperti apa yang diklaim Syiah.

“Salah satu buktinya, Imam Ali setuju untuk menikahkan anaknya, Ummu Kultsum, kepada Umar bin Khattab ra. Bagaimana mungkin Umar bin Khattab terlibat dalam pembunuhan Fatimah al-Zahra, apabila dia masih berhubungan baik dengan Imam Ali setelah kematian Fatimah?” tambah profeser kembali.

Terlepas dari isu kontroversi dan propaganda Syiah yang melekat pada film tersebut, beberapa media Iran seperti Ijtihad dan Al-Alam melaporkan bahwa empat ulama Syiah, yaitu: Ayatullah Lutfillah Safi Golpaygan, Ayatullah Makarem Shirazi, Ayatullah Husein Noori Hamedani dan Ayatullah Ja’far Subhani, justru mengeluarkan fatwa yang mengharamkan untuk menonton atau mempromosikan film tersebut.

Tujuan fatwa itu untuk mencegah retaknya hubungan antara kaum Sunni dengan Syiah. Mereka juga berpendapat bahwa perpecahan internal yang bakal timbul adalah tujuan dari para musuh Islam yang sebenarnya.

Terkait pernyataan di atas, salah seorang wartawan Mesir yang aktif di situs Daqaeq, sebuah media yang berbasis di London, menjelaskan kepada Al-Monitor bahwa jika film ini tetap tayang, jurang pemisah antara Sunni dan Syiah bakal semakin lebar. Wartawan yang tidak mau disebutkan namanya ini menjelaskan lagi, apalagi dengan situasi Libia, Syiria dan Iraq yang ada sekarang, bakal seperti apa konflik yang muncul ke depannya.

Narasumber ini juga menjelaskan, “Jika film ini tetap tayang di Mesir, Al-Azhar akan dipaksa untuk memaparkan semua kesalahan dalam sejarah Syiah. Padahal Al-Azhar selama ini tidak pernah menyinggung isu tersebut semata-mata untuk menjaga hubungan baik antara Sunni dengan Syiah.”

“Nantinya, usaha mencari titik temu untuk mempersatukan Sunni dengan Syiah akan gagal meski selama ini para ulama Azhar selalu menekankan poin persatuan, bukan perbedaan. Jika film ini tetap tayang, usaha yang telah dipupuk selama beberapa dekade ini bisa hancur hanya karena kesalahan penggambaran kisah Fatimah al-Zahra,” pungkasnya.

Adapun film The Lady of Heaven ini disutradarai oleh Elli King, dengan Syeikh Yasser al-Habib, salah seorang ulama Syiah di Kuwait, sebagai penulis naskah.

Film ini direncanakan tayang di layar lebar pada 30 Desember 2020, hanya saja untuk suatu alasan tertentu, penayangan film tersebut terpaksa ditunda hingga tahun 2021. Tidak ada keterangan resmi terkait alasan pengunduran jadwal tayang film tersebut. Beberapa media nasional memberitakan alasan diundurnya film ini tidak lain karena pandemi.

The Lady of Heaven sendiri memiliki alur maju-mundur. Pertama-tama film tersebut mencoba mengisahkan tentang seorang anak Iraq yang terlantar karena kehilangan kedua orang tuanya karena perang saudara. Anak kecil tersebut akhirnya tinggal bersama neneknya, yang kemudian bercerita kepada si anak, bahwa Fatimah al-Zahra dulu juga pernah menjadi korban teroris.

Nenek tersebut kemudian berkata, Fatimah sendiri merupakan korban teroris pertama yang dilakukan oleh Islam. Cerita pun bergulir.