Dalam berbagai literatur fikih, baik klasik hingga kotemporer, baik yang berbasis riwayat hadits, ataupun susunan pendapat para ulama, akan ditemui pembahasan khusus tentang ketentuan-ketentuan pidana Islam yang bernama Bab Jinayat dan Bab Hudud.

Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang bisa diterjemahkan (dalam bahasa Indonesia) sebagai “kriminal”. Sedangkan Hudud diambil dari kata “had” yang berarti mencegah. Sebagaimana ketentuan dalam Bab Hudud (diharapkan) dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji.

Di dalam Bab Jinayat biasanya terdapat pembahasan tentang ketentuan jika terjadi pembunuhan, memotong anggota tubuh, atau melukai anggota tubuh. Ketentuan ini mencakup dari proses penuduhan, pembuktian, hingga hukuman yang diterapkan dalam tindak-tindak kriminal tersebut.

Sedangkan dalam Bab Hudud biasanya berisi tentang ketentuan jika terjadi pelanggaran perzinaan, pencurian, minum minuman keras, meninggalkan shalat, begal, hingga pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah.

Dalam ketentuan Hudud juga dibahas hingga hukuman yang diterapkan jika terjadi pelanggaran tersebut. Sebagai contoh, jika terjadi perzinaan dilakukan oleh orang yang telah memilki pasangan sah, terbukti dengan empat orang saksi, maka dijatuhi hukuman rajam. Contoh lain, hukuman potong tangan untuk orang yang terbukti melakukan pencurian.

Adanya ketentuan fikih dalam literatur semacam ini, acap kali dimanfaatkan untuk mempertanyakan dan membenturkan sistem hukum di Indonesia dengan pertanyaan: “Sudahkah hukum di Indonesia sesuai dengan syariat Islam?”

Untuk memahami ketentuan fikih pidana Islam pada era masa kini, maka perlu dipahami secara berurutan sebagai mana berikut:

Pertama, kata “syariat Islam” dalam pertanyaan di atas adalah makna syariat Islam dalam arti sempit, yaitu syariat Islam dalam arti hukum fikih. Arti syariat secara luas adalah mencakup perkara akidah, ibadah, dan akhlak sebagai ajaran Islam secara umum.

Kedua, ketentuan fikih yang terekam dalam kitab-kitab era klasik adalah hasil usaha para ulama untuk menetapkan hukum-hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah dan sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. Sehingga sangat wajar ditemui, antar satu kitab fikih dengan yang lain, yang masih sama-sama satu madzhab, terdapat perbedaan pendapat.

Ketiga, syariat Islam secara arti luas tidak bisa hanya diukur dari penerapan hukum-hukum pidana sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab Fikih.

Keempat, kitab-kitab fikih yang membahas tentang ketentuan pidana Islam adalah sebuah panduan yang dibuat oleh para ulama untuk penerapan hukum pada masa tersebut. Panduan itu dibuat untuk para qadhi (hakim), dan penerapannya itu sesuai dengan ketentuan pemerintahan pada masa tersebut.

Kelima, ketentuan pidana semacam itu ada untuk mengarahkan masyarakat pada masa tersebut agar tidak melanggar batas-batas tujuan-tujuan syariat: memelihara agama, menjaga jiwa-raga, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan penjagaan terhadap harta kepemilikan sesama muslim. Sehingga penerapan formalisasi hukum pidana amat bergantung kepada konteks sekitar hukum tersebut diterapkan.