Setelah lahirnya dua organisasi (Muhammadiyah dan Al-Irsyad), hati para ulama muslim terbakar, ulama yang secara turun temurun mempraktikkan mazhab fikih yang empat. Maka mereka serempak untuk menyelamatkan mazhab dan tradisi para leluhur mereka (Wali Songo). Maka tergagaslah sebuah Jam'iyyah yang bisa melawan kedua organisisi terebut. Tepat pada 16 Rajab 1344 H atau 13 Januari 1926 M, Nahdlatul Ulama (NU) berdiri dengan menjadikan Hadratus Syeikh KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Am.

Jam'iyyah ini secara tegas menyatakan, dalam Qanun Asasi-nya, terikat dengan empat mazhab fikih , yang berlandaskan pada kitab-kitab mu’tabarah sesuai ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.

Prinsip ini terus dipegang erat semasa muassis (pendirinya) hingga kemudian Hadratus Syeikh digantikan oleh para penerusnya. Para penerusnya mulai lupa tujuan awal berdirinya NU dan lebih memprioritaskan urusan politik, tak begitu peduli dengan urusan agama kecuali dalam momen-momen tertentu saja.

Biasanya mereka beralasan untuk menyesuaikan tuntutan zaman, kita harus memprioritaskan urusan politik, mengedepankan toleransi hukum fikih, demi terwujudnya persatuan sesama anak bangsa, baik non muslim maupun muslim seperti kelompok Muhammadiyah. Saat itulah tali mazhab sedikit demi sedikit menjadi semakin longgar sehingga saat ini kita saksikan sudah tak ada beda antara pengikut NU dan pengikut Muhammadiyah.

Yang saya tulis ini bukan sekedar tuduhan yang dibangun berdasarkan dendam, marah dan dengki. Tapi semua ungkapan ini muncul dari realitas. Saya akan tunjukkan bukti-buktinya:

Dulu NU sangat menekankan adanya tabir penghalang antara pria dan wanita yang bukan mahram dalam beragam even yang dihelat. Tapi sekarang sudah tak ada tabir dan penghalang itu.

Dulu NU melarang kaum wanita membuka auratnya di depan laki-laki. Tapi kini, wanita-wanita kita telah berani membuka aurat tatkala naik kereta atau pesawat.

Dulu NU anti dengan alat musik. Tapi kini alat musik sudah akrab dengan pengikut NU.

Tak perlu memperpanjang daftar pergeseran nilai yang terjadi dalam NU karena akan membuat kita keluar dari inti pembahasan. Yang disayangkan: tatkala ada yang mengritik fenomena ini, kalangan NU banyak yang tak terima; seakan kiamat sedang terjadi. Dalih mereka: kita sedang dalam era berdakwah. Dahulukan toleransi dan perilaku yang lembut. Mereka lupa bahwa bersikap lembut terhadap kemunkaran itu tercela dalam banyak hadis shahih.         

Nalar Politik NU

Dalam tubuh NU ada sekelompok orang yang dideskripsikan Gus Dur “seperti akan sakit jika tidak berpolitik”, sehingga “perlu dibuatkan wadah supaya tidak gentayangan, gak jelas.” Deskripsi yang sebenarnya penuh guyonan dan bikin orang tertawa tapi sangat mewakili kenyataan di lapangan.

Umumnya penelitian tentang NU dibagi menjadi empat fase: pertama, dimulai dari pendirian (komite Hijaz) sampai dengan keputusan NU untuk terlibat dalam politik praktis tahun 1955 M. Kedua, fase 1955-1971 M, yakni kerterlibatan NU dalam percaturan politik nasional, baik di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga, masa fusi partai; pada masa NU melebur ke dalam PPP sebagai kontestan pemilu. keempat, di atas tahun 1984 setelah NU menyatakan keluar dari PPP dan memfokuskan perjuangan model para muassisnya (kembali ke Khittah 1926 M).

Dari sini, apa yang dikatakan Senori ad benarnya: di mana syahwat politik NU sangat mendominasi. Sehingga urusan agama tak lagi menjadi prioritas. Para jama’ahnya disibukkan oleh urusan politik. Isu utama masa itu: agama dan relasinya dengan negara. NU mengambil sikap politik Sunni, yang memilih mengintegrasikan agama ke dalam negara, dan secara tegas menolak sistem negara agama. Secara mengejutkan NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal mendahului semua organisasi islam yang ada di Indonesia.

Interaksi NU dengan negara, seperti dalam disertasi Andree Feillard di Sorbonne University, berubah-ubah sesuai tuntutan dan prinsip yang diyakini dalam politik Sunni: terkadang kooperatif, akomodatif, oposan, dan opurtunistik. Semua didasarkan pada paradigma fikih dan ushul fikih, di mana maslahat menjadi prioritas dan kalau perlu mengambil resiko terkecil sehingga terkesan opurtunistik. Sikap politik yang terkesan opurtunistik dalam tubuh Sunni (NU Indonesia), menurut Ridwan Sayyid, adalah hal yang lumrah mengingat maslahat (pragmatisme agama), perdamaian, menghindari darah kaum muslimin mengalir, adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.       

Buku Ad-Durr Al-Farid Senori selesai ditulis 1967 M, yang jika merujuk pada fase NU ada di fase kedua (1955-1971 M): sebuah fase yang berat karena harus mengintegrasikan agama ke dalam negara bangsa, sekaligus terlibat aktif dalam politik nasional. Sebagai sebuah organisasi keagamaan dan masyarakat, NU memiliki tantangan tersendiri di masa itu. Masing-masing organisasi sedang bermetamorfosa, menguji mental dan menguatkan identitas keagaman yang beririsan dengan kebangsaan. NU memilih untuk menerima sistem negara modern Indonesia yang berasaskan Pancasila dan itu tidak mudah.    

Kiai Abul Fadhol Senori adalah seorang kiai tradisional yang terkenal kealimannya (seperti kesaksian Mbah Maimoen Zubair, muridnya) namun menolak terlibat aktif dalam organisasi NU yang didirikan langsung oleh gurunya, Hadratus Syeikh. Sehingga dinamika politik kiai-kiai NU terlepas dari pengamatannya secara jernih. Ijtihad-ijtihad politik yang dilakukan kiai-kiai NU bukan berdasarkan syahwat tapi atas pertimbangan-pertimbangan rasional dan maslahat demi NU dan bangsa di masa depan.

Sehingga fase (1960-1965 an) ini ditandai dengan sikap kooperatif dan akomodatif NU dengan rezim Soekarno. Tokoh-tokoh utama NU masa itu juga bergejolak antara yang menuntut NU berubah menjadi partai atau tidak. Kiai Wahid Hasyim (ayah Gus Dur) menolak menjadikan NU sebagai partai setelah resmi keluar dari Partai Masyumi. Sebab, baginya, bahayanya terlalu besar. Masyumi sendiri kemudian dibubarkan resmi oleh Soekarno 1960 M karena dianggap terlibat makar dengan PRRI. Sementara  Kiai Wahab Chasbullah beralasan bahwa Islam dan politik seperti gula dan manisnya; tak mungkin dipisahkan. 

NU dan Muhammadiyah

Setelahnya tentu saja tragedi berdarah PKI, naiknya Soeharto (1965 M) sebagai presiden diktator dalam sejarah Indonesia menjadikan NU sebagai musuh kulturalnya. Jadi suasananya sangat mencekam dan tak bisa disederhanakan bahwa NU sudah bergeser dari nilai-nilai luhur pendirinya. Atau NU sudah tak bisa lagi mempertahankan prinsip akibat toleransi kebablasan, sehingga tak ada bedanya antara NU dan Muhammadiyah. Ada irisan-irisan sejarah yang tak terhindarkan dan NU harus melibatkan diri di dalamnya sebagai pelaku sejarah. Dan jika ditelisik secara cermat, NU tidak sedang ‘menjual’ prinsip dan keyakinannnya. Dengan kesadaran bahwa di sana ada hal yang lebih besar yang harus dipertahankan bersama: keutuhan dan persatuan anak bangsa. Ini sikap kompromis-logis yang tidak menyalahi bagian awal Qanun Asasi NU. Jika tidak, maka keutuhan bangsa ini tak bisa diselamatkan, akan tercabik-cabik.

Sikap NU dan tokoh-tokohnya adalah manifestasi keagamaan yang terus berdialog dengan zaman. Kelak jalinan NU-Muhammadiyah semakin nyata melalui gagasan ukhuwah islamiyah (saudara seagama) Kiai Achmad Shiddiq. Tak hanya tawaran teoritis-ideologis tapi Kiai Achmad melangkah lebih jauh dengan mengulurkan tangan pada Pak AR, ketua PP Muhammadiyah saat itu. Gayung bersambut betapapun lambatnya proses yang menyejukkan hati itu. Sementara untuk non-muslim digagas ukhuwah wataniyah (saudara sebangsa) yang secara resmi dijadikan sikap bersama NU semenjak Munas NU 1987 di Cilacap.

Musik dalam NU

Selebihnya, Kiai Abul Fadhol Senori mengritik tradisi dan amaliah sehari-hari berkaitan dengan percampuran antara lain jenis, aurat wanita dan alat musik. Sebuah pandangan ulama tradisional yang memang terus dilestarikan dalam komunitas ulama NU. Sampel yang dihadirkan mungkin terjadi di sebagian daerah, di even-even kampanye yang memang dimaksudkan menyedot partisan sebanyak-banyaknya tanpa memerdulikan background demi suara NU di parlemen. Bukan pemandangan lumrah di tengah Nahdliyyin.

Ada potret kecil yang disajikan Gus Dur dalam bukunya Kiai Nyentrik Membela Pemerintah yang bisa membenarkan kritik Mbah Senori. Dikisahkan dari Kiai Wahab Sulang dari Rembang yang kebetulan memiliki istri anggota DPRD; asyik dan getol menghadiri acara non santri di pendopo kabupaten. Campur baur dengan nyonya-nyonya Golkar dan Kopri dalam acara “maksiat” yang berupa tarian-tarian gending. Namun di forum-forum kiai, Kiai Wahab Sulang bisa sangat ketat tatkala menganalisis dan melahirkan hukum sesuai pendapat mayoritas. Kiai semacam ini tak pernah diasingkan dari komunitasnya. Ini menunjukkan betapa sumber daya NU sangat variatif dan pemikiran keislaman berjalan dinamis.

Sementara musik dan alat musik seperti diadopsi oleh Muhammadiyah semenjak masa pendirinya (Kiai Ahmad Dahlan), dianggap sebagai bagian modernitas yang tak bisa ditolak; musik dianggap sebagai media dakwah yang efektif. NU sebagai organisasi yang dari awal berdiri dibangun atas dasar reaksi atas Muhammadiyah dan aliran modernis anti mazhab, sudah selayaknya memilih sikap berbeda terhadap musik.

Musik, dalam kaca mata fikih Mbah Senori, masuk kategori haram. Ini sejalan dengan prinsip gurunya, Hadratus Syeikh Kiai Hasyim Asy’ari, dan sebagian ulama. Meski yang diharamkan Hadratus Syeikh adalah musik yang memang ada riwayat hadisnya, seperti gendang yang bentuknya kecil di perut (at-tabl al-kubah), bukan yang rata. Hadratus Syeikh juga pernah menulis At-Tanbihat Al-Wajibat Li Ma Fil Mawlid min Al-Munkarat, bahwa alat musik termasuk faktor eksternal yang bisa mempengaruhi hukum maulid.        

Ada kisah sangat masyhur antara Hadratus Syeikh dengan wakil rais NU, Kiai Faqih Maskumambang. Saat Hadratus Syiekh berkunjung ke Maskumambang Gresik, maka Kiai Faqih segera menyembunyikan bedug masjid. Meski tahu yang diharamkan oleh Hadratus Syiekh bukan bedug tapi gentungan yang biasa dipakai di beberapa mushalla dan masjid di pulau Jawa dengan menulis buku berjudul Al-Jasus Fi Hukmi An-Naqus. Dengan pertimbangan bahwa islam sudah memiliki tradisi yang dilegalkan oleh syariat berupa azan.        

Ada barisan ulama yang mengharamkan nyanyian dan musik seperti Imam As-Syafi’i, Qadhi Abu At-Thayyib At-Thabari, Imam Malik, Sufyan bin Uyaynah dan sekelompok ulama karena illat tertentu: lahwun (membuat lalai), syiar kaum fasik, di mana mereka berkumpul untuk minum dan pesta.  

Sebenarnya musik dan lagu-lagu tak ditentang oleh islam selama sesuai dengan batas-batas yang ditentukan. Kiranya, semua dalil yang diajukan kelompok anti musik dan nyanyian sudah dibantah oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumidin, bab as-sima’ wa al-wajd. Al-Ghazali menjadikan riwayat hadis tentang budak-budak wanita Habsyah (Etiopia-Afrika) yang bermain musik dan menyanyi disaksikan oleh Nabi Saw dan istrinya, Aisyah, sebagai sandaran utama kebolehan musik dan bernyanyi.

Genre musik, lagu, even, gaya, penyanyi dan tempat bernyanyi menentukan hukum musik dan dalam pandangan islam. Yang membuat musik dan nyanyian menjadi haram, biasanya, disebabkan faktor eksternal, bukan internal:

Pertama, karena adanya percampuran pria-wanita non muhrim. Yang kita anut semenjak masa Nabi Saw hingga sekarang: suara wanita bukan aurat. Tapi berbeda jika suara biduan; Nabi sendiri membiarkan Siti Aisyah melihat dan mendengarkan lantunan lagu dan musik yang dimainkan oleh jariyah (dua budak wanita) hingga Siti Aisyah sendiri merasa bosan. Kejadian ini terjadi pada hari lebaran. Hukum akan berbeda tatkala kita mendengar nyanyian biduan di masa kini.

Kedua, alat musik yang dipakai. Selama tidak memakai mizmar (seruling), autar (gitar) dan tabl kubah (gendang yang kecil di perutnya) maka permainan musik diperbolehkan. Semisal dufuf (terbang) yang dipakai oleh jariyah meski dengan kecrek.

Ketiga, isi lagu yang dinyanyikan. Selama tidak menyimpan pesan seksisme, tabu, ajakan untuk bermaksiat, melecehkan agama, Allah dan RasulNya maka nyanyian apapun diperbolehkan. Semisal, lagu tentang perjuangan, cinta Allah dan RasulNya, cinta tanah air, dst.

Keempat, jika pendengarnya adalah awam dan pemuda yang gampang sekali menyalah artikan lagu maka musik dan lagu bisa menjadi haram. Jadi illat hukum haramnya bersifat eksternal. Bahkan Al-Ghazali menyimpulkan bahwa Imam As-Syafi’i tak pernah mengharamkan musik dan nyanyian, sebab As-Syafi’i memakai redaksi “makruh”, “batil”, pelakunya disebut “safih” (bodoh).

NU sejak tahun 1930-an sudah mendirikan grup drumband untuk meramaikan even-even besar yang dihelat. Grup ini juga berfungsi sebagai perlawanan propaganda Komunis Indonesia. Musik sebagai bagian dari kebudayaan dirasa penting untuk dijadikan media dakwah oleh NU. Jika tidak, maka ruang ini akan diisi oleh kelompok lain seperti Komunis Indonesia. Di kemudian hari, NU bahkan membuat badan otonom, Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia), sebagai perlawanan pada Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat) milik PKI pada 1952, mendirikan ISHARI (Ikatan Seni Hadrah Indonesia) pada 1961 M yang booming di era 80-an hingga 90-an sebelum kemudian tersingkir oleh Seni Banjari.         

Jadi kesadaran seni dan musik dalam kultur NU sudah sangat mengakar; keduanya tak bisa diabaikan sebagai media dakwah alternatif. Bahkan jika kembali ke belakang, ke masa Wali Songo, maka kesadaran semacam ini merupakan tradisi berislam Nusantara. Tradisi berislam yang asyik dan mengapresiasi nilai-nilai estetika di tengah masyarakat. Bukan berislam secara menyeramkan, kaku dan tak mau keindahan seni dan musik. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan.