Ramadhan merupakan bulan yang menempati urutan ke 9 dalam kalender Islam. Bulan ini merupakan bulan suci bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Sebab, pada bulan Ramadhan umat muslim di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa setiap hari pada bulan tersebut.

Selain berpuasa, bulan suci Ramadhan menjadi kesempatan bagi setiap umat muslim untuk meningkatkan ketakwaan dengan cara ibadah shalat Sunnah teraweh. Pelaksanaan shalat teraweh tersebut biasanya dilaksanakan setelah shalat isya, ada yang melaksanakan 11 rakaat maupun 23 rakaat.

Ketika berbicara mengenai bulan Ramadhan, terasa kurang jika kita tidak berbicara mengenai tradisi. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang memiliki suku yang beragam terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sehingga, tradisi menyambut bulan Ramadhan setiap suku di Indonesia berbeda-beda dan mempunyai ciri khas masing-masing.

Salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia setiap bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri yaitu kegiatan mudik atau pulang kampung. Tujuan dari mudik sendiri agar dapat berkumpul, bertemu, dan bersilaturahmi dengan keluarga yang berada di kampung halaman. Setelah sekian lama tidak bertemu karena harus kerja, sekolah, dan kuliah di kota.

Larangan Mudik Perspektif Hukum Positif

Berbeda dengan mudik dua tahun yang lalu warga masih bisa melaksanakan aktivitas mudik tanpa ada larangan dari Pemerintah. Sedangkan, mudik tahun ini kembali lagi mendapatkan larangan dari Pemerintah seperti pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah secara tegas mengatakan tidak adanya mudik bagi masyarakat baik yang menggunakan transportasi darat, laut maupun udara. Agar mobilitas pada bulan suci Ramadhan kali ini dapat dikendalikan.

Larangan Mudik Perspektif Maqasid Syariah

Dengan adanya surat edaran dari Pemerintah di atas merupakan langkah agar dapat memperkecil kasus penularan Covid-19 yang ada di Indonesia. Selain tidak dibolehkannya masyarakat untuk mudik. Dalam surat edaran itu juga dijelaskan bahwa agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah.

Konsep Maqasid Syariah merupakan salah satu teori perumusan hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara’ sebagai sumbernya, dalam hal ini tujuan utamanya yaitu Maslahah. Sebab, pada dasarnya ajaran keagamaan dalam hukum Islam memiliki tujuan humanis agar dapat diwujudkannya kemaslahatan baik secara khusus maupun universal.

Salah satu tokoh Islam yang membahas mengenai Maqasid Syariah yaitu Imam Asy-Syatibi. Beliau menyatakan tujuan pokok dari pembuat undang-undang ialah tahqiq masalih al-khalq (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan pada dasarnya kewajiban-kewajiban Syari’at dimaksudkan agar memelihara Maqasid Syariah.[1]

Sebagaimana dijelaskan Imam Asy-Syatibi, bahwa kemaslahatan dalam Maqasid Syariah mencakup lima hal dalam memberikan perlindungan terhadap terjaganya (1) agama (hifz ad-din); (2) jiwa (hifz an-nafs); (3) akal pikiran (hifz al-‘aql); (4) keturunan (hifz an-nasl) dan (5) harta benda (hifz al-mal).

Jika dikaitkan dengan pelarangan mudik yang dilakukan oleh pPemerintah, penulis melihat surat edaran tersebut telah tepat. Sebab, salah satu tujuan dari Pemerintah agar tidak terjadinya peningkatan kasus penularan Covid-19 di Indonesia. Dalam hal ini kebijakan tersebut sesuai dengan kemaslahatan yang ada dalam Maqasid Syariah, yaitu kemaslahatan jiwanya atau sering dikenal dengan istilah hifz an-nafs.

Meskipun masyarakat muslim tidak dapat mudik, kegiatan tersebut dapat digantikan dengan cara silaturahmi secara virtual. Dengan demikian secara substansial kegiatan berkumpul, bertemu dan bersilaturahmi dapat terealisasikan dengan adanya bantuan teknologi saat ini.



[1] Moh Nasuka, “MAQASID SYARI’AH SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN SISTEM, PRAKTIK, DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH”, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017,  Hal 2.