Berita

RUU Anti Separatisme 'Telanjangi' 3 Jilbaber Prancis

31 Jul 2021 07:33 WIB
330
.
RUU Anti Separatisme 'Telanjangi' 3  Jilbaber Prancis

Undang-undang terbaru di Prancis secara serius membatasi hak perempuan dalam mengenakan jilbab di tempat umum, dengan itu justru dikhawatirkan malah menumbuh-suburkan Islamofobia.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron pada Oktober lalu memaparkan visi di balik Rancangan Undan-Undang (RUU) Anti Separatisme guna mengatasi bahaya separatisme Islam.

Pemerintah Prancis meyakini, kelompok minoritas muslim yang berjumlah 6 juta di Prancis itu berpotensi menjadi pemberontak. RUU itu diharap mampu menjadi tameng.


Foto oleh Mirsad Sarajlic/Getty Images/iStockphoto

Menurut pemerintah setempat, RUU itu bertujuan menjaga nilai-nilai kenegaraan, namun sebaliknya, para kritikus, termasuk Amnesty International, prihatin bahwa itu malah menghambat kebebasan berserikat dan berekspresi, sekaligus meningkatkan diskriminasi.

RUU tersebut, masih kata kritikus, juga akan sangat memengaruhi pembangunan dan pengelolaan masjid-masjid serta memberikan ruang lebih lebar terhadap otoritas lokal untuk menonaktifkan kegiatan-kegiatan umat Muslim yang dianggap mengancam.

Namun yang paling kontroversial di antara semuanya adalah yang berkenaan dengan etika berpakaian kaum Muslimah. Lebih detailnya, larangan perempuan mengenakan burkini (pakaian renang yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah, tangan, dan kaki); remaja perempuan di bawah 18 tahun tidak diperkenankan mengenakan jilbab di area publik; dan setiap ibu tidak boleh mengenakan jilbab ketika berpartisipasi dalam school trips anak-anak mereka.

Meskipun poin-poin tersebut kemudian dibatalkan, stigma yang telah mereka legitimasi terlanjur dan akan tetap menimbulkan kesenjangan.

Pada bulan ini misalnya, pengadilan Uni Eropa mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Uni Eropa memungkinkan, dalam situasi dan kondisi tertentu, melarang karyawan perempuan mereka mengenakan penutup kepala. Saat pemerintah Macron bersikeras meyakinkan publik bahwa undang-undang baru tidak ditujukan untuk agama tertentu, mayoritas Muslim tetap khawatir dan merasa tersinggung.

“Kita menyaksikan justifikasi dari perampasan kebebasan dan hak-hak dasar warga negara,” ungkap sarjana hukum Prancis Rim-Sarah Alouane. “Ini tidak lain adalah monster berwajah hukum yang biadab, bertujuan tidak hanya membatasi ruang gerak warga Muslim tetapi juga melenyapkan mereka dari ruang-ruang publik.”

Baru seminggu RUU tersebut disahkan Majelis Nasional Prancis, Efeknya sudah dapat dirasakan kaum minoritas yang bersangkutan, mereka merasa keberadaan mereka sebagai ancaman bagi keamanan negara, hal yang jelas bertolak dengan kenyataan yang ada.

Berikut ini tiga perempuan Prancis mengisahkan pengalaman mereka yang diunggah laman The Guardian pada 27 Juli lalu menyangkut Islamofobia institusional, serta kekhawatiran-kekhawatiran mereka akan masa depan Muslim negeri Eiffel tersebut.

Aisyah

Aisyah adalah seorang ibu dari lima anak yang kini tengah pontang-panting mencari pekerjaan. Ia tumbuh dewasa di Mantes-la-Jolie, di lingkungan buruh di luar Paris. Pada tahun 1994, ketika berusia 14 tahun, dekrit pemerintah menekan sekolahan-sekolahan untuk melarang pemakaian atribut agama secara mencolok, yakni 10 tahun sebelum tertulis dalam undang-undang.

“Sebelum tiba di hari saya menolak melepas jilbab, saya adalah siswa teladan, tidak pernah absen, tidak pernah terlambat, namun ujung-ujungnya mendapati diri saya berada di ruang sidang dewan tata tertib.

Saya ingat betul bagaimana mereka mengintimidasi kami, memberi tahu kami bahwa kami tidak sedang berada di Iran. Lebih lanjut mereka menuduh kami bagian dari FIS (Front Islamique du Salut, sebuah partai politik di Aljazair yang berideologikan Islam), padahal saya orang Maroko.

“Selama berbulan-bulan kami dipaksa hadir ke sekolah, namun tidak diperkenankan mengikuti pelajaran. Kami juga tidak diizinkan ke area bermain untuk berinteraksi dengan siswa lain. Setiap hari kami hanya diberi waktu lima menit untuk istirahat.

“Mengetahui hal ini, dewan masjid dan majelis Muslim di lingkungan kami menyarankan saya melepas jilbab, tetapi saya tolak. Bagi saya, rasanya seperti diminta untuk telanjang. Tentu saya merasa dilecehkan oleh permintaan itu.

“Saya merasa semakin terisolasi karena tidak memperoleh banyak dukungan sehingga jatuh ke tangan orang-orang yang meyakinkan saya bahwa tidak ada gunanya belajar, lebih jauh lagi mereka yakin dengan berjilbab saya tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan layak: hal yang tidak sepenuhnya bohong.

 

Para Muslimah berunjuk rasa di Paris Oktober lalu mempertahankan hak mereka untuk tetap berjilbab.

“Saya sangat tersingkir dari dunia, saya mendapati diri saya berada di bawah belas kasih orang-orang yang selalu berkata bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan yang pantas saya tempuh.

“Saya merasa kehilangan jati diri ketika dipaksa menikah di usia sangat belia, seolah-olah hanya menikah dan melahirkan yang legal saya cita-citakan. Suami saya bersikeras memaksa saya memakai cadar, namun saya menolaknya. Kami bercerai ketika umur saya masih 20 tahun.

“RUU terbaru berupaya melarang gadis di bawah 18 tahun mengenakan penutup kepala, silahkan pegang kata-kata saya; itu hanya akan membuat mereka semakin terdorong memakainya. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menjaga keutuhan sekularisme, tetapi yang terjadi tidak lebih dari perampasan hak-hak dalam berekspresi.

“Saya yakin hal terburuk bakal terjadi. Apa yang saya alami menunjukkan bahwa hal serupa sudah terjadi bahkan sebelum ada dukungan undang-undang. Undang-undang semacam itu melegitimasi perilaku yang lebih buruk lantaran membenarkan narasi yang berkilah bahwa kami (jilbaber) adalah masalah.”

Noura

Noura adalah peneliti di sebuah kampus bergengsi sekaligus seorang ibu dari tiga anak, ia berasal dari lingkungan kelas menengah di Paris.

“Tahun 2019, ketika usia putra saya menapaki delapan tahun, saya menjadi sukarelawan tetap di sekolahnya, saya juga sempat mengajukan diri untuk menemani program tamasya yang mereka selenggarakan. Seorang guru menyetujuinya, namun ketika tiba di sekolahan keesokan paginya, saya melihat kepala sekolah berbicara dengan nada marah kepada guru tersebut.

“Dengan malu-malu guru itu mendatangi saya dan meminta saya pergi, alasannya tidak ada kursi kosong dalam bus. Tentu saya tidak diam begitu saja.

“Akhirnya kepala sekolah menghampiri kami dan berkata: 'Anda perlu mengerti, di republik ini kita memiliki prinsip sekularisme, jika Anda tidak berkenan, silahkan pulang ke tempat Anda berasal.' Dengan sinis saya berterima kasih atas informasinya tentang Prancis sebagai negara republik. Saya adalah seorang peneliti akademis di salah satu universitas terbaik, tentu wacana itu bukan hal baru bagi saya.

“Saya tahu betul hukum tidak melarang saya berpartisipasi dalam kegiatan itu, saya pun memohon surat yang menjelaskan mengapa saya diminta pergi. Berikutnya dia menelepon polisi yang tidak lama kemudian tiba, saya menduga kepala sekolah pasti melaporkan bahwa saya telah mengancamnya.

“Di depan bus sekolah, penuh dengan orang tua murid, seluruh siswa, termasuk putra saya, dua petugas berwajib mulai menceramahi saya: 'Ini adalah negara sekuler, Anda harus pergi.'

“Pada titik tersebut, saya sangat dipermalukan. Di depan semua orang saya menitikkan air mata, termasuk anak saya juga menyaksikan seluruh adegan yang berlangsung. Saya memberi tahu mereka bahwa yang mereka lakukan adalah rasisme institusional, dan bahwa pemahaman mereka tentang hukum salah besar. Mereka tampak kebingungan dan tidak mengerti.

“Salah seorang ibu turun dari bus meminta saya berhenti membuat keributan dengan menawarkan topi sebagai pengganti jilbab. Dia khawatir anak-anak dibuat trauma oleh kejadian itu. Demi menenangkan situasi, saya bersedia mengenakan topi pemberiannya.

“Sejak hari itu anak saya enggan masuk sekolah. Saya kehabisan kata-kata untuk meyakinkannya. Akhirnya saya putuskan mengajukan tuntutan ke pengaduan resmi di beberapa dewan yang menangani hak asasi manusia, namun semua menolak untuk membela saya. Saya juga menyempatkan datang ke sekolah, tetapi kepala sekolah tetap enggan meminta maaf.

Akhirnya dengan terpaksa saya tidak menuntut apa-apa, karena hanya akan menguras emosi saya dan anak saya.

“Dengan adanya RUU baru-baru ini, saya semakin pesimis dengan masa depan negara ini. Kami (jilbaber) adalah pihak yang tidak diinginkan, ada luka psikologis yang parah dari kekerasan simbolik yang selama ini kami alami. Kami sering mendengar ada problema integrasi di Prancis, namun yang tampak tidak lebih dari sekadar masalah rasisme.”

Hiba Latreche

Hiba baru berusia 22 tahun, namun ia sudah menjabat sebagai sekjen sekaligus wakil presiden Forum Organisasi Pemuda dan Mahasiswa Muslim Eropa atau Femsyo (Forum of European Muslim Youth and Student Organisations). Ia tercatat sebagai mahasiswi hukum di Strasbourg.

Hiba dan beberapa Muslimah lainnya meramaikan kampanye "Jangan sentuh jilbab saya!", yang menjadi viral dan memperoleh dukungan dari para sosok ternama seperti atlet Olimpiade, Ibtihaj Muhammad, juga model kelahiran Somalia, Rawdah Mohamed.


Kampanye “Jangan Sentuh Hijabku” oleh Hiba Latreche menerima banyak dukungan

“Kami meluncurkan kampanye setelah senat menyetujui RUU tersebut, dengan harapan suara kami akan didengar oleh dunia. Kami adalah wanita dan gadis Prancis yang ingin menghentikan pemolisian terhadap tubuh serta keyakinan kami. Di Prancis, kami sering terisolasi karena terampasnya kebebasan dari tangan kami.

“Mereka meletakkan kami pada posisi seolah-olah kami tidak memahami sekularisme, satu hal yang secara langsung mereka tunjukkan kepada dunia bahwa di mata mereka masalah sebenarnya adalah Islam. Sebagai seorang jilbaber, saya sering mengalami Islamofobia di arena publik. Para legislator bukan hanya tidak memberikan perlindungan, mereka justru membuatnya legal, memperkuatnya secara institusional, serta menjadikannya lebih sistemik.

“Yang jelas RUU tersebut akan mempersulit para muslimah menampakkan eksistensi publiknya terlepas apakah amendemen tertentu akan menyusul untuk disahkan. Bagaimana dapat diterima jika seorang gadis di bawah 18 tahun ditangkap hanya karena mengenakan jilbab, atau dilarang berolahraga, atau para ibu dilarang keras menjadi bagian dari kehidupan sekolah anak-anak mereka?

“Mereka bahkan mengajukan amendemen untuk mencegah jilbaber mendaftarkan diri menempati posisi-posisi tertentu di perkantoran. Selama ini kami kesulitan mendapatkan pekerjaan kantor, dan sekarang mereka semakin mempersulitnya. Kami tidak hanya mengkhawatirkan keselamatan kami sebagai individu, namun juga pada institusi atau komunitas kami.

“Masyarakat dunia kurang peka terhadap yang kita alami di Prancis. Padahal ini juga masalah Eropa secara umum yang juga berlangsung di Belgia, Jerman, Swiss, dan lain sebagainya. Komunitas kami dipaksa menjadi semacam enklave, sehingga satu-satunya cara kami menantang hal-hal di dalam negeri adalah dengan melalui dukungan internasional.

“Di Prancis, siapapun yang membela hak-hak umat Muslim akan diremehkan dan dicap sebagai islamis kiri. Kami dituduh tidak memiliki integrasi, namun secara perlahan, sebenarnya, kami sedang didorong keluar dari kehidupan publik, sepenuhnya.”


Walang Gustiyala
Walang Gustiyala / 39 Artikel

Pernah belajar di Pondok Pesantren Al-Amien Prenduen Sumenep Madura dan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Mencintai sastra, musik dan lingkungan. Penulis novel roman-sejarah Katarsis Hitam Putih. Aktif mengajar di Pesantren Modern Daarul 'Uluum Lido Bogor.

Baca Juga

Pilihan Editor

Saksikan Video Menarik Berikut: