Studi Peringatkan Pergerakan Ikhwanul Muslimin di Indonesia

Sebuah studi dari TRENDS Research and Advisory memperingatkan adanya penetrasi Ikhwanul Muslimin di Indonesia dan pergerakan mencurigakannya di negara berpenduduk mayoritas muslim itu.

Studi dari lembaga yang bermarkas di Abu Dhabi itu mengatakan bahwa kehadiran Ikhwanul Muslimin di Indonesia merupakan salah satu masalah yang masih menjadi perdebatan luas di negara Asia Tenggara itu.

Menurut studi yang ditulis Mustafa Zahran, peneliti gerakan Islam politik kontemporer, ideologi Ikhwanul Muslimin mencerminkan sikap yang menentang  dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan.

“Kehadiran Ikhwanul Muslimin di Indonesia masih menjadi dilema besar, terutama setelah memposisikan diri sebagai oposisi politik Presiden Joko Widodo dan merapat ke sebagian kekuatan Islam politik lain seperti salafi dan Hizbut Tahrir di hadapan kekutn Islam lain seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” tulis studi itu dikutip al-Ain Sabtu (8/1/2021).

Mustafa menegaskan bahwa Ikhwanul Muslimin berhasil menyusup ke masyarakat Indonesia dan merekrut banyak warganya untuk menjalankan misi agendanya.

Kehadiran partai politik berideologi Ikhwanul Muslimin, yang didirikan pada tahun 1998 atas nama Partai Keadilan Sejahtera dipandang sebagai gerakan asing yang telah dilucuti karakter dan asal lokalnya, serta diragukan kesetiaannya. Hal itu menjadi tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh lawan politiknya.

Studi yang dilakukannya mendalami persimpangan pengalaman Ikhwanul Muslimin versi Indonesia dan Mesir dalam proyek perubahan dan mekanisme yang ditempuh kelompok tersebut di kedua negara, melalui langkah membangun bangsa Islam, dan upaya untuk menerapkannya di tataran masyarakat dengan membangun dari bawah ke atas di tengah-tengah masyarakat.

Strategi Ikhwanul Muslimin terlihat jelas dalam fokusnya pada pelajar dan mahasiswa di universitas-universitas dan lembaga pendidikan, baik di Indonesia maupun Mesir.

“Sungguh luar biasa, di tengah interaksi dengan peristiwa politik lokal, regional, dan lainnya, anggota partai Ikhwanul Muslimin membawa keluarga, keluarga, dan anak-anak mereka untuk berpartisipasi dalam semua propaganda dan demonstrasi protes mereka di Indonesia,” tulis Mustafa Zahran.

Studi dari Trends Center for Research and Consultation itu menyimpulkan bahwa pengalaman Ikhwanul Muslimin di Indonesia tidak jauh berbeda dengan pengalaman kelompok itu di Timur Tengah dan negara-negara Arab.

Hal ini disebabkan fakta bahwa meskipun telah beralih ke ranah politik praktis, Ikhwanul Muslimin tidak mengembangkan alat-alat politik dan mekanisme partisipasinya secara memadai. Ia justru cenderung mengubah dan mengemas praktik politiknya dengan cara yang lebih dekat dengan pola kerja organisasi IM.

Dalam kesimpulannya, Mustafa Zahran menulis, “Ikhwanul tidak dapat berkembang karena masih terbelenggu oleh pemikiran-pemikiran gagasan tanzhim (organisasi), jama’ah (kelompok), baiat (ikrar kesetiaan) dan sejenisnya. Hal ini menjelaskan penurunan intelektual IM di pelbagai negara di dunia.”

“Kelompok Ikhwanul Muslimin tidak mampu mempertahankan peran dakwah dan keagamaannya sebagai gerakan yang didirikan sejak awal kelahirannya sebagai gerakan reformis, dan gagal berubah menjadi partai politik yang terjun dalam kerja-kerja politik nyata tanpa harus tumpah tindih antara keberadaannya sebagai partai politik atau sebagai kelompok dakwah.” lanjutnya.

Kemudian dalam rangka eksis di kancah politik Indonesia, Ikhwanul Muslimin menjalin koalisi tidak langsung dan keberpihakan politik yang menimbulkan banyak tanda tanya mengingat naluri pragmatis dan nafsu mereka untuk berkuasa. Itu dilakukan dengan melawan arus utama kelompok Islam Indonesia (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) namun bersedia berkoalisi dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia yang menyuarakan penegakan khilafah dan kelompok-kelompok salafi untuk menjadi oposisi Presiden Indonesiaa saat ini.