Palestina Sambut Inisiatif Perdamaian China

Palestina bersama China melakukan langkah politik di Timur Tengah, termasuk langkah perdamaian antara Palestina dan Israel.

Mentri Hubungan Luar Negeri China, Wang Yi, mengumumkan bahwa pada tanggal 24 Maret lalu, China telah mengundang Rakyat Palestina dan Israel untuk berdiskusi bersama di Beijing.

Hal ini disampaikan Wang Yi pada kanal Al-Arabiya di sela-sela kunjungan diplomatisnya di wilayah Timur Tengah yang dimulai dari Arab Saudi dan meluas ke enam negara lain termasuk Uni Emirat Arab, Iran, Bahrain, Oman, Turki dan Qatar.

Kunjungan diplomatik yang diselenggarakan setelah dua bulan diangkatnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ini diindikasi sebagai usaha China untuk selangkah lebih maju dari pemerintahan Amerika yang baru.

Ketika diwawancarai Al-Arabiya, Wang Yi antara lain mengusulkan lima poin inisiatif untuk memperoleh keamanan dan stabilitas untuk Timur Tengah. Dia mengekspresikan minat China yang meningkat di Timur Tengah di ranah politik dan ekonomi, dan secara implisit menantang Amerika Serikat.

Sikap resmi Palestina yang mendukung meluasnya animo dunia internasional pada proses perdamaian Timur Tengah dan menolak Amerika Serikat sebagai satu-satunya mediator dalam negosiasi Israel-Palestina tampaknya mendorong China untuk memulai langkah-langkah tersebut.

Sementara China dan Palestina saling menikmati hubungan bilateral yang baik, otoritas rakyat Palestina menuduh pemerintahan Amerika selalu bersikap bias terhadap Israel, khususnya pada masa Presiden Donald Trump.

Trump menghentikan bantuan keuangan untuk Palestina, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan menutup markas PLO di Washington.

Seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Palestina memuji inisiatif China. Dia mengatakan kepada Al-Monitor bahwa pemerintahan Palestina sedang menunggu undangan resmi dari China untuk mulai membahas rencana menteri luar negeri China untuk mencapai stabilitas di Timur Tengah.

Pejabat itu menjelaskan bahwa kepemimpinan Palestina sangat bergantung pada langkah dan sikap diplomatik China untuk mematahkan monopoli Amerika dalam proses perdamaian Palestina-Israel, karena banyak negara enggan melawan Amerika Serikat dalam proses ini.

Dia menunjukkan bahwa posisi China selaras dengan inisiatif yang diusulkan oleh Presiden Mahmoud Abbas pada Oktober 2020 di mana dia menyerukan konferensi perdamaian internasional di Timur Tengah berdasarkan solusi dua negara. Seruannya tersebut disambut baik oleh beberapa negara, termasuk China.

Beberapa waktu setelah Wang Yi mengumumkan inisiatif China terhadap Timur Tengah, Biden mengumumkan revitalisasi program bantuan Amerika yang mendukung pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

Amerika juga mengumumkan bantuan kemanusiaan senilai 15 juta dolar untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan kerawanan pangan di wilayah West Bank dan Jalur Gaza.

Hal ini disambut baik oleh Perdana Mentri Palestina, Mohammed Shtayyeh, dalam pernyataan pers 25 Maret. Dia mendeskripsikan pergerakan ini sebagai “sebuah langkah yang benar dalam memperbaiki hubungan Amerika-Palestina.”

Amerika telah menghentikan bantuannya untuk Palestina pada masa kepresidenan Trump “karena pendirian pribadinya perihal palestina,” yang menurut Mohammed Shtayyeh bertentangan dengan keputusan internasional yang telah dilegitimasi.

Sebelum melaksanakan pergerakan diplomasinya di Timur Tengah, China berinisiasi dengan “diplomasi vaksin”. China mendonasikan 100,000 dosis vaksin Sinopharm pada 11 Maret untuk menbantu kampanye vaksin pemerintahan Palestina.

Ahmed Majdalani, anggota Komite Eksekutif PLO (Palestine Liberation Organization), mengatakan kepada Al-Monitor bahwa posisi Palestina atas inisiatif China tidak akan terbatas pada pujian. “Pimpinan Palestina akan secara serius mempertimbangkan dan mendiskusikan inisiatif China dan poin-poinnya, dan bertindak bersama China untuk memobilisasi sikap internasional agar berhasil,” ujarnya.

Majdalani menegaskan bahwa pemerintah Palestina akan senantiasa menentang Amerika untuk menjadi satu-satunya mediator perdamaian Timur Tengah dan mendukung untuk memasukan China menjadi salah satu mediator.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengungkapkan kecenderungan pemerintahan Biden terhadap Timur Tengah dan khususnya permasalahan Palestina-Israel. Pada 19 Januari, dia menjelaskan bahwa Biden percaya satu-satunya penyelesaian yang layak dalam konflik Israel-Palestina adalah solusi dua negara, tetapi dia akan terus mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hamas turut menyambut inisiatif China. Ketua pergerakan Hamas, Hamad Al-Raqab mengatakan, “China selalu mendukung Palestina dan haknya, China pun selalu berposisi untuk membantu rakyat Palestina. Kita akan mempelajari inisiatif yang ditawarkan Wang Yi dan mendukung segala poin yang selaras dengan posisi kami.”

Mengenai dukungan China dengan two state solution untuk mengatasi konflik Israel-Palestina, Raqab mengatakan bahwa posisi Hamas dalam hal ini sudah jelas, dan gerakan tersebut mendukung pembentukan negara Palestina di bagian mana pun dari tanah Palestina dengan syarat bahwa sisa tanah tidak dilepaskan dan gerakan perlawanan akan terus memulihkannya.

Raqab menambahkan bahwa beberapa partisispator internasional, termasuk China, Rusia dan oposisi Eropa telah bersikap positif tentang perjuangan Palestina juga memiliki hubungan baik dengan Hamas.

China tidak menganggap Hamas sebagai oraganisasi teroris, melainkan pergerakan kemenangan pada pemilihan legislatif Palestina pada 2006. Beijing telah menjadi tuan rumah di masa Mahmoud al-Zahar, menteri luar negeri di pemerintahan yang dibentuk oleh Hamas setelah kemenangannya pada tahun 2006. Sebaliknya, Hamas telah berulang kali memuji posisi China dalam perjuangan Palestina.

Israel belum mengeluarkan posisi resmi apa pun tentang inisiatif China, di tengah harapan bahwa mereka akan tetap diam, mengingat penolakannya terhadap mediasi apa pun dalam negosiasi dengan Palestina selain oleh sekutunya yang setia, Amerika Serikat.

Talal Okal, seorang analis politik dan penulis untuk surat kabar Al-Ayyam, mengatakan, “Inisiatif China mencerminkan meningkatnya minat Beijing terhadap Timur Tengah, dalam upaya untuk mematahkan monopoli AS pada negosiasi antara Palestina dan Israel. China juga yakin bahwa keberhasilan ambisi ekonominya di Timur Tengah terkait dengan kontribusinya terhadap solusi konflik Palestina-Israel.”

Okal mewanti-wanti, langkah China akan menghadapi banyak rintangan, terutama dari Israel yang mengakui Amerika sebagai satu-satunya mediator proses perdamaian.

Sementara itu, analis politik Palestina Reham Odeh mengatakan bahwa China mempromosikan dirinya sebagai pesaing kuat Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. “China menginginkan masuknya diplomatik di kawasan itu,” katanya.

“Ini akan membantunya mencapai ambisi ekonominya yang terwakili dalam Belt and Road Initiative yang besar, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra kuno yang membentang di Asia dan Eropa untuk mengangkut barang dari dan ke China,” tambah Reham Odeh.

Pemerintah sayap kanan yang berkuasa di Israel telah menjadi alasan (utama) penghentian negosiasi dengan Palestina. Israel berhenti menerima proposal baru untuk meluncurkan kembali proses perdamaian.

Negosiasi perdamaian Palestina-Israel ditangguhkan pada April 2014 setelah Israel menolak membebaskan tahanan lama Palestina, membekukan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat atau menerima solusi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum 4 Juni 1967.

Sumber: Al-Monitor