Al-Azhar: Rencana Israel Bangun Pemukiman Langgar Batas Palestina

Al-Azhar Mesir mengutuk persetujuan parlemen Israel untuk membangun ribuan unit pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Mereka telah melanggar batas wilayah negara Palestina dan memprovokasi warga.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Minggu (18/10), Al-Azhar menegaskan sikapnya menolak langkah-langkah yang masuk dalam kerangka fetakompli (pemaksaan kebijakan yang tak bisa ditolak). “Kebijakan ini tidak akan mengubah realitas identitas Arab atas tanah Palestina, dan bahwa Zionis merampas tanah rakyat Palestina yang tertindas, ”kata Al-Azhar dilansir Middle East Monitor, Selasa (21/10).

Pemaksaan kebijakan Israel merupakan tamparan bagi resolusi Dewan Keamanan PBB dan keputusan internasional terkait hak negara Palestina.

Pekan lalu, parlemen Israel menyetujui pembangunan 4.948 unit pemukiman di Tepi Barat yang diduduki atas permintaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Baca juga: Al-Azhar Tolak Keras Rencana Israel Caplok Wilayah Palestina

Israel telah mengendalikan 36 area di Area C Tepi Barat dan berencana mengubahnya menjadi pemukiman dan kamp militer. Direktur Jenderal Sumber Daya Alam Otoritas Kualitas Lingkungan Palestina, Issa Musa menyebutkan bahwa terdapat 50 cagar alam di Tepi Barat, termasuk 36 di Area C, yang berada di bawah kendali penuh Israel.

Ada 11.000 dunam lahan pertanian subur di Jericho yang membentang hingga ke kota Tubas, timur Tepi Barat yang menjadi target pembangunan Israel.

Dalam laporannya akhir pekan lalu, Euro-Med Human Rights Monitor telah mendokumentasikan meningkatnya penghancuran Israel secara signifikan atas proyek-proyek Palestina yang didanai Uni Eropa yang dibangun di wilayah pendudukan. Pada 2019 tercatat rekor tertinggi 204 bangunan Palestina telah dihancurkan Israel di Yerusalem Timur saja.

Israel selanjutnya menghancurkan dan menyita 127 bangunan yang didanai oleh lembaga bantuan internasional, terutama UE dan negara-negara anggotanya, di Yerusalem Timur dan Area C, dua kali lipat dari tahun 2018. 

Kepala Arab Joint List Ayman Odeh di parlemen Israel mengatakan bahwa pendudukan Israel adalah masalah yang lebih besar daripada Iran di Palestina. Anggota Knesset itu ketika diwawancarai stasiun televisi Lebanon membuat pernyataan mengecam normalisasi UEA dengan Israel. Wawancara tersebut menyusul pemungutan suara minggu lalu oleh blok Arab di parlemen. Pihaknya menentang normalisasi UEA-Israel meski hasilnya dimenangkan oleh pihak yang menyetujui normalisasi.

Baca juga: Setelah Normalisasi Hubungan UEA-Israel, Palestina Semakin Terpuruk

Sejumlah negara Eropa mengutuk langkah Israel untuk membangun pemukiman baru di Tepi Barat. “Kami sangat prihatin dengan keputusan yang diambil oleh Israel untuk memajukan lebih dari 4.900 unit bangunan pemukiman di Tepi Barat,” bunyi pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Prancis, Jerman, Inggris, Italia dan Spanyol.

Mereka menyatakan bahwa perluasan permukiman melanggar hukum internasional dan selanjutnya membahayakan kelangsungan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi bagi konflik Israel-Palestina.

Persetujuan parlemen Israel untuk membangun hunian baru terjadi hanya beberapa minggu setelah negara itu menandatangani perjanjian normalisasi kontroversial dengan UEA dan Bahrain. Israel sebelumnya dilaporkan setuju untuk menunda rencana tersebut sebagai respon atas kritik masyarakat Arab dan Muslim.

LSM Israel Peace Now menyebut kenaikan dalam pembangunan pemukiman sebagai sinyal penolakan Israel atas kenegaraan Palestina, memberikan pukulan terhadap harapan perdamaian regional yang lebih luas. “Netanyahu bergerak dengan kecepatan penuh untuk memperkuat aneksasi de facto Tepi Barat,” kata organisasi itu seperti dikutip Middle East Eye Rabu (14/10).

Al-Azhar Mesir meminta dunia internasional untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melawan tindakan kolonial Israel yang memperumit situasi saat ini.