Sejak lama manusia hidup dengan ilusi bahwa harmoni adalah ketiadaan gesekan. Bahwa ketenangan adalah ketika tidak ada suara yang meninggi, tidak ada kecurigaan yang tumbuh, tidak ada perlawanan yang muncul. Padahal, dalam pengalaman paling tua umat manusia—dari sejarah para nabi, pergulatan para sahabat, hingga teori sosial modern—kita justru menemukan hukum yang sebaliknya: bahwa keseimbangan sering kali bukan warisan dari diam, melainkan hadiah dari pertarungan. Bahwa ketenangan yang sejati bukanlah ruang tanpa gema, tetapi ruang yang pernah diguncang, dan justru menjadi kokoh karenanya.
Georg Simmel (w.1918), seorang sosiolog asal Jerman, pernah menulis bahwa konflik itu bukan cacat dalam sebuah masyarakat. Ia bukan noda, bukan pula gangguan sementara yang harus disapu bersih. Konflik, katanya, adalah bagian dari organisasi sosial itu sendiri. Sebuah unsur yang membuat struktur bertahan, atau bahkan tumbuh.
Gagasan ini tidak berhenti di Eropa. Puluhan tahun kemudian, estafet pemikiran tersebut diambil alih oleh Lewis Coser (w.2003), sosiolog Amerika Serikat kelahiran Jerman. Mengembangkan warisan teori Simmel, Coser merumuskannya lebih operasional: bahwa konflik, bila muncul pada saat yang tepat dan tidak ditahan, bekerja sebagai katup pengaman. Ia melepaskan tekanan yang selama ini disimpan rapi di balik sopan santun, hierarki, dan ketundukan. Sebab sebuah sistem sosial yang menimbun ketegangan tanpa memberi jalan keluarnya ibarat dapur uap yang memelihara bencana.
Coser menjelaskan bahwa konflik kecil, bila dibolehkan muncul, justru menyelamatkan masyarakat dari kehancuran yang lebih besar. Konflik, katanya, adalah percakapan paling jujur antara pihak-pihak yang saling menahan diri. Ketika retakan-retakan kecil dibiarkan berbicara, ia menjadi jendela untuk memperbaiki hubungan sebelum hubungan itu benar-benar ambruk.
Di titik ini, kita dapat melihat bahwa alam bekerja dengan logika yang sama. Filsuf besar Jerman, G.W.F. Hegel (w.1831), menyebutnya sebagai dialektika: tesis yang mapan harus diuji oleh antitesis, supaya kelak muncul sintesis yang lebih tinggi. Tidak ada kemajuan tanpa gesekan. Tidak ada kebenaran yang kokoh tanpa diserang pertanyaan. Dan tidak ada institusi yang benar-benar dewasa tanpa menghadapi pergulatan di dalam tubuhnya sendiri.
Lihatlah bagaimana Revolusi Perancis 1789 M meledak ketika “tesis” monarki absolut yang membungkam rakyat tak lagi terbendung. “Antitesis” itu muncul dalam bentuk kemarahan berdarah yang meruntuhkan penjara Bastille. Namun, dari puing-puing kehancuran feodal itulah lahir “sintesis” peradaban baru: konsep hak asasi manusia dan kesetaraan warga negara.
Bahkan sejarah spiritual manusia, yang sering dirayakan dengan bahasa suci, pun adalah sejarah konflik. Musa tidak diutus dalam dunia yang damai; ia hadir dalam ketegangan antara kekuasaan dan pembebasan. Muhammad tidak dihadirkan di tengah masyarakat yang jernih; ia datang dengan pesan yang justru membelah tradisi dan menantang struktur sosial.
Lebih jauh lagi, masa-masa awal pembentukan Islam, masa Sahabat dan Tābi’īn, adalah bukti paling nyata bahwa kesucian tidak berarti bebas dari konflik. Justru, konfliklah yang mematangkan agama ini menjadi peradaban. Ketegangan di Saqifah Bani Sa’idah pasca wafatnya Nabi, misalnya, bukanlah sekadar perebutan kekuasaan, melainkan proses dialektika yang melahirkan institusi negara dan prinsip musyawarah (syūra).
Begitu pula dengan tragedi Perang Jamal dan Shiffin. Di balik kepedihan perang saudara itu, tersimpan hikmah hukum yang luar biasa. Dari sana lahirlah Fiqh Bughāt, yang mengajarkan bahwa perbedaan politik tidak lantas mencabut status persaudaraan iman. Dan ketika ekstremisme Khawarij muncul, para ulama Ahlussunnah dipaksa merumuskan batasan teologi yang moderat. Tanpa “serangan” dari kaum ekstremis itu, mungkin bangunan akidah umat Islam tidak akan sekokoh hari ini.
Ujian itu terus berlanjut hingga masa Tābi’u al-Tābi’īn, ketika ulama besar dari Baghdad (Irak), Imam Ahmad bin Hanbal (w. 855 ), berdiri tegak menantang penguasa dalam peristiwa Mihnah. Penderitaan dan penjara yang beliau alami adalah harga yang harus dibayar untuk menegaskan satu prinsip abadi: bahwa otoritas kebenaran agama tidak boleh didikte oleh kekuasaan politik.
Pola yang sama juga kita temukan dalam sejarah yang lebih dekat. Di Eropa, Reformasi Gereja yang dimulai oleh Martin Luther (w.1546), tokoh asal Jerman yang telah memicu perang agama yang panjang. Namun dari sanalah lahir pencerahan, literasi massal, dan kebebasan berpikir. Di tanah Minangkabau, Perang Padri yang menyakitkan antara kaum adat dan kaum agama pada akhirnya melahirkan sintesis budaya yang agung: “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
Dan bila kita melihat lebih dekat, setiap fase perubahan besar dalam dunia modern pun bekerja dengan rumus yang sama. Gerakan Hak Sipil di Amerika tahun 60-an harus menciptakan “ketegangan” untuk membongkar ilusi kedamaian yang rasis. Reformasi 1998 di Indonesia, dengan segala luka dan kegetirannya, membuka jalan bagi demokrasi yang tidak mungkin muncul dari ruang hampa.
Termasuk Gibran, sosok ‘planga-plongo’ anak haram demokrasi itu. Huru-hara etika yang mengikutinya adalah tamparan halus yang menyadarkan bangsa ini bahwa sistem sedang menumpuk tekanan terlalu lama. Ia membuka tabir bahwa meritokrasi kita rapuh, bahwa demokrasi bisa disulap menjadi panggung keluarga, bahwa negara sedang diacak-acak tanpa kita sadari.
Logika dialektika ini bahkan tidak hanya monopoli manusia; ia tertanam dalam rahim semesta itu sendiri. Perhatikan bagaimana bencana alam bekerja. Lempeng bumi yang bertumbukan harus melepas energinya lewat gempa agar bumi tidak hancur oleh tekanan yang tertahan. Gunung yang meletus harus memuntahkan isi perutnya agar tercipta keseimbangan suhu. Kehancuran fisik sesaat sering kali adalah cara alam meremajakan dirinya.
Begitu juga dengan banjir. Ia bukan kiriman Tuhan, tapi ia adalah rakitan tangan-tangan serakah. Ini adalah dialektika antara arogansi beton melawan hukum air. Selama ini kita hidup dengan “tesis” bahwa alam bisa dipenjara di bawah aspal, bahwa sungai bisa dikooptasi menjadi selokan sempit demi deretan ruko. Maka banjir adalah “antitesis” yang brutal: ia adalah air yang menuntut haknya kembali. Ia bukan sekadar genangan, ia adalah koreksi paksa dari alam yang menjebol ilusi tata kota yang korup.
Jangan lupakan pula pembalakan liar dan lubang-lubang tambang. Ini adalah manifestasi paling telanjang dari konflik antara ekonomi ekstraktif melawan keseimbangan ekologis. Kita hidup dengan tesis angkuh bahwa hutan hanyalah kayu gelondongan yang menunggu diuangkan, dan bumi hanyalah brankas yang harus dikuras isinya. Maka, longsor yang menimbun desa dan tanah yang amblas tiba-tiba adalah ‘antitesis’ yang mengerikan. Saat pasak-pasak bumi dicabut demi sawit, dan perut bumi dikeruk demi batu bara tanpa reklamasi, alam tidak sedang “jahat”. Ia sedang melakukan self-correction yang brutal. Ia mengembalikan tanah yang kita gemburkan paksa, menutup paksa lubang yang kita gali dengan air bah. Bencana ini adalah protes keras semesta: bahwa keserakahan manusia memiliki batas, dan ketika batas itu dilanggar, alam akan mengambil kembali haknya dengan cara yang paling traumatis.
Di sini tampak bahwa konflik bukan hanya terjadi “karena ada masalah”; ia terjadi karena struktur yang lama tak lagi mampu menampung energi zaman. Konflik adalah cara semesta menegur: “sudah waktunya berubah.”
Tentu saja, tidak ada yang romantis dari konflik itu sendiri. Ia menyakitkan. Tetapi justru karena itu ia jujur. Konflik memaksa manusia, kelompok, bahkan bangsa, untuk berhenti menipu diri sendiri. Dan ketika semuanya diledakkan, ketika gesekan mencapai titik puncaknya, sistem sosial dipaksa menata ulang dirinya. Seperti besi yang ditempa, ia tidak menjadi rapuh; ia menjadi lebih keras.
Dalam sudut pandang ini, keseimbangan bukan sesuatu yang dicapai dengan menghindari konflik. Ia justru tercipta karena manusia berani menghadapinya. Mungkin kita bisa mengatakan: hidup sosial kita adalah paragraf panjang yang selalu membutuhkan revisi. Setiap konflik adalah tanda merah di pinggir halaman yang menunjukkan bahwa ada bagian yang harus diubah, diperbaiki, atau dibuang.
Konflik, betapa pun liar dan mengganggunya, dia adalah energi semesta yang menuntun manusia kembali pada kejujuran. Dari sana, perlahan, lahir kebaikan. Dan kebaikan itu, sebagaimana sejarah selalu ajarkan, adalah bangunan yang berdiri di atas reruntuhan yang pernah kita tangisi bersama.
Begitulah keseimbangan semesta bekerja: melalui gesekan, melalui gugatan, melalui keberanian untuk mengakui bahwa diam bukan selalu kebijaksanaan. Kadang, justru ledakanlah yang menyelamatkan.
Dan jika logika itu kita tarik lebih dekat ke halaman rumah sendiri, kita tahu bahwa lembaga sebesar Nahdlatul Ulama pun tidak kebal dari hukum semesta ini. Ia tumbuh, goyah, lalu tumbuh kembali. Begitulah…
Seperti kata aktivis ekologi Cigombong itu, Come Back Stronger, My Dear NU!
Please login to comment