Kejadian-kejadian akhir-akhir ini—dari mahasiswa yang ditemukan tewas di lingkungan kampus, santri yang nekat membakar fasilitas tempatnya belajar, hingga seorang remaja yang membawa alat peledak ke sekolah—menunjuk pada satu pola yang getir: kekerasan yang lahir dari pengabaian, dari luka yang lama tak diakui.
Ketika publik dan aparat sibuk menanyakan apakah ada afiliasi ideologis atau jaringan teroris di balik setiap tragedi, ada narasi lain yang kerap tertutup: anak-anak dan remaja yang dirusak oleh lingkungan terdekatnya sendiri—kelas, asrama, teman sebaya—lalu mencari jalan keluar dengan cara yang menghancurkan.
Kasus mahasiswa Universitas Udayana, Timothy misalnya, memancing kemarahan publik setelah beredarnya bukti dugaan perundungan di grup chat dan informasi bahwa korban ditemukan tewas di area gedung fakultas pada pertengahan Oktober 2025. Reaksi publik memaksa kampus dan aparat menindak beberapa pelaku yang diduga terlibat, sementara keluarga menuntut pengusutan lebih lanjut. Kasus ini bukan peristiwa tunggal; ia menjadi cermin bagaimana stigma, ejekan, dan pengucilan dapat berujung pada tragedi nyawa.
Di Aceh, pembakaran Pondok Pesantren Babul Maghfirah pada akhir Oktober 2025, yang diduga dilakukan oleh seorang santri, juga menunjukkan hubungan langsung antara perundungan jangka panjang dan tindakan destruktif. Laporan polisi dan pemberitaan media menyebut motif kerap di-bully oleh teman se-asrama sebagai pemicu tindakan itu, sehingga kebakaran tak lagi sekadar peristiwa kriminal tetapi juga alarm terhadap kelalaian lingkungan moral dan proteksi terhadap anak.
Sementara di Jakarta, publik dibuat panik oleh peristiwa di SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada Jumat, 7 November 2025. Seorang siswa berinisial FN, 17 tahun, diduga membawa bahan peledak rakitan dan dua senjata mainan (airsoft gun) ke sekolah, yang menyebabkan ledakan di area mushala saat salat Jumat dan melukai puluhan siswa. FN ditemukan dengan luka bakar parah dan kini masih dirawat intensif.
Temuan di lokasi kejadian (TKP) memperlihatkan detail yang mengganggu. Pada airsoft gun laras panjang dan pistol milik FN, ditemukan sejumlah tulisan yang merujuk pada pelaku terorisme sayap kanan (far-right) dari luar negeri: Brenton Tarrant, pelaku penembakan massal di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru (2019); Alexandre Bissonnette, pelaku penembakan di masjid Quebec, Kanada (2017); Luca Traini, pelaku penembakan terhadap imigran Afrika di Italia (2018).
Selain itu, ada slogan-slogan seperti “Welcome to Hell” dan “14 Words”—kalimat khas kelompok supremasi kulit putih dan neo-Nazi. Pihak kepolisian membenarkan temuan itu dan menyatakan bahwa “tulisan-tulisan tertentu” tersebut menjadi bagian dari pendalaman motif pelaku.
Namun di balik atribut yang menyeramkan itu, fakta lapangan memperlihatkan sosok FN yang sangat jauh dari figur radikal. Ia dikenal pendiam, penyendiri, dan korban perundungan menahun di sekolah. FN tumbuh di keluarga broken home, di mana kedua orang tuanya hidup dalam satu rumah tapi nyaris tanpa komunikasi. Rumah mereka juga berfungsi sebagai warung makan sederhana di kawasan Sukapura, Cilincing. FN jarang bicara, tak punya banyak teman, dan sering menjadi bahan olok-olok di kelas.
Bahkan cerita kecil yang tampak remeh mengungkap luka yang dalam: uang sakunya yang hanya lima ribu rupiah setiap hari sering diambil oleh teman-temannya. Bukan sekali-dua kali, tapi berulang selama bertahun-tahun. Tidak ada guru yang menegur, tidak ada teman yang membela. FN belajar menelan hinaan dalam diam, hingga satu-satunya cara yang tersisa untuk “berbicara” adalah dengan ledakan.
Aku sendiri sempat menanyakan hal ini kepada seorang kolega di lembaga penanganan terorisme: menurutnya kasus semacam ini tidak menunjukkan afiliasi manifesto atau jaringan teroris; senjata yang dipakai rupanya bukan senjata api asli melainkan airsoft gun.
Paradoks FN: Balas Dendam dan Simbol Teror
Pertanyaan besar pun muncul: mengapa siswa yang menjadi korban bullying justru menuliskan nama-nama teroris anti-Muslim di senjata mainannya? Mengapa ia memilih simbol-simbol kebencian dari ideologi yang membenci kaumnya sendiri?
Jawabannya tidak terletak pada ideologi, melainkan psikologi. Menurut saya, FN bukan radikal ideologis, melainkan korban radikalisasi kekerasan. Ia tidak memahami doktrin supremasi kulit putih atau gerakan alt-right. Yang ia lihat dari sosok-sosok seperti Tarrant atau Bissonnette bukan kebencian mereka terhadap Islam, melainkan status mereka sebagai “lone wolf” yang ditakuti dunia.
FN tidak mengagumi kebencian mereka, ia mengagumi kekuatan dan keberanian destruktif mereka. Dalam dirinya yang lemah dan tertindas, ia mencoba “meminjam kekuatan” itu—mengenakan kostum simbol teror untuk merasa berdaya. Tulisan-tulisan di senjatanya adalah ritual simbolik untuk menghapus ketidakberdayaan.
Dalam psikologi ekstremisme yang aku baca, pola ini dikenal sebagai borrowed power syndrome — kebutuhan untuk meraih kendali melalui simbol kekerasan yang paling menakutkan. FN tidak sedang berjuang untuk ideologi, ia sedang berjuang untuk dirinya sendiri: untuk menegaskan bahwa setelah sekian lama diremehkan, kini ia bisa membuat dunia menoleh.
Paradoks Digital: Dari Luka Pribadi ke Akses Global
Fenomena FN menunjukkan bagaimana perundungan di dunia nyata dapat berhubungan dengan kekerasan di ruang digital. Internet menyediakan gudang simbol dan narasi ekstrem yang mudah diakses. Bagi remaja terisolasi, dunia maya menjadi ruang “pembelajaran gelap”, tempat di mana rasa sakit pribadi diterjemahkan dalam bahasa kekerasan global.
Relasi pembelian daring yang ditemukan polisi dari bahan-bahan kimia yang dikirim lewat marketplace, akses forum tertutup, hingga video teroris yang beredar di platform terdesentralisasi semua ini menunjukkan bahwa kekerasan kini memiliki rantai pasok tersendiri. Ini bukan lagi soal ideologi yang ditanam, melainkan produk yang dijual dan simbol yang diunduh. Paradoksnya, di era konektivitas tinggi, anak yang paling kesepian justru memiliki akses paling luas untuk menghancurkan dirinya.
Kegagalan yang Terinstitusionalisasi
Ketiga contoh itu — kampus, pesantren, sekolah negeri — berbeda secara institusional, namun menyisakan pola yang sama: luka psikologis akibat perundungan yang tidak tertangani, dan institusi yang bereaksi setalah tragedi terjadi. Hal yang mengkhawatirkan bukan hanya tindakan kekerasan itu sendiri, melainkan bagaimana ia lahir dari kegagalan sistemik untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons masalah interpersonal yang tampak “sepele”. Pernyataan sanksi administratif atau pembentukan satgas pasca-tragedi memang penting, tapi reaksi reaktif saja tidak cukup untuk menambal celah-celah di mana perundungan tumbuh subur.
Ada dua faktor yang memperparah situasi abad ini: pertama, kekosongan empati di ruang publik dan institusional; kedua, akses mudah ke informasi berbahaya di dunia maya. Pertama, muncul dari norma sosial: menertawakan, mengejek, atau mengucilkan yang bagi pelaku dianggap sebagai “lucu” atau “bagian dari dinamika”, padahal bagi korban ia adalah trauma berulang. Orang dewasa seperti guru, pembina, orang tua, sering terjebak dalam urusan administratif, metrik, dan reputasi lembaga sehingga lupa membaca sinyal perubahan perilaku anak: penarikan diri, penurunan prestasi, luka ekonomi yang tak pernah dilaporkan, atau cerita kecil yang sulit dipercaya.
Kedua adalah realitas digital: instruksi, narasi, dan teknik yang dulunya tersebar secara tertutup kini dapat diakses di ruang daring yang luas. Laporan-laporan internasional dan investigasi media menunjukkan bahwa materi yang memuat panduan-panduan berbahaya memang tersebar di internet, dan teknologi baru termasuk platform kecil, forum terdesentralisasi, bahkan alat generatif canggih dapat mempercepat penyebaran ini. Meski tidak setiap akses berujung pada aksi, ketersediaan informasi tersebut menurunkan ambang teknis bagi individu yang sudah berada dalam kondisi putus asa atau mencari jalan keluar yang destruktif. Oleh karena itu, pencegahan tidak bisa berhenti pada ranah fisik: ia harus memasukkan literasi digital dan kebijakan platform.
Langkah Konkret
Demi mencegah tragedi serupa terulang, sekolah perlu membangun sistem perlindungan yang hidup dan responsif. Salah satu langkah awal adalah membentuk Unit Deteksi dan Respon Cepat, yang melibatkan konselor, guru, dan perwakilan siswa. Unit ini berfungsi menangani kasus perundungan secara sistematis, bukan sekadar menunggu laporan muncul ke permukaan.
Di sisi lain, pendekatan pemulihan atau restorative justice harus diterapkan agar penyelesaian kasus tidak berhenti pada hukuman. Pelaku perlu dibina, sementara korban dipulihkan harga diri dan rasa amannya. Untuk mendukung hal itu, sekolah juga perlu menyediakan jalur pelaporan anonim, sehingga siswa yang mengetahui atau mengalami kekerasan dapat bersuara tanpa takut mendapat pembalasan.
Langkah berikutnya adalah memperkuat literasi digital dan emosional di kalangan siswa. Mereka perlu dibekali kemampuan mengenali bentuk manipulasi di dunia maya, memahami dinamika emosi, serta cara mengelola trauma.
Dan akhirnya, semua upaya ini tidak akan efektif tanpa kolaborasi lintas lembaga. Sekolah harus membuka diri untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan, layanan psikologis, hingga aparat keamanan, demi membangun sistem intervensi yang terpadu dan berkelanjutan.FN bukan monster. Ia adalah anak yang terlambat didengar.
Ledakan yang mengguncang sekolah itu adalah metafora dari jeritan panjang yang tak pernah ditanggapi. Tragedi SMAN 72 Jakarta bukan hanya soal bahan peledak, tetapi soal dunia yang membiarkan anak-anaknya kehilangan suara. Dan mungkin, pencegahan paling sederhana dimulai dari sesuatu yang paling manusiawi: mendengarkan sungguh-sungguh ketika seorang anak berbisik bahwa ia tidak tahan lagi.
Please login to comment